Senin, 20 Januari 2014

Melahirkan Kader-Kader Ideologis; Mengabdi Untuk Bangsa


Kamis, 21 November 2013, terasa spesial bagi Rano Karno. Pasalnya, Kader PDI Perjuangan yang menjabat Wakil Gubernur Banten itu berhasil meraih  gelar Sarjana Ilmu Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Abdi Negara (STIP-AN). Rano Karno di wisuda bersama 93 sarjana lainnya dari bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik.

Menurut Rano Karno, dirinya sudah lama memendam keinginan untuk kuliah. Tapi, belum mendapatkan momentum yang pas dan masih bingung memilih jurusan yang tepat. "Dulu memang lagi mikir mau masuk mana. Kebetulan DPP PDIP berkerjasama dengan STIP-AN, lalu pimpinan memberikan arahan kepada kita semua, kalau yang memerlukan pendidikan kemari saja," ujar Rano  kepada jpnn.com merujuk kerjasama PDI Perjuangan dan STIP-AN dalam program sarjana bidang ilmu pemerintahan.

Banyak kader PDIP yang berminat untuk memanfaatkan kesempatan kuliah di STIP-AN.  Tapi, per angkatan hanya dibatasi 30 orang saja. "Ini angkatan pertama,"  kata Rano

"Ini sebetulnya semangat dari ketum, sudah waktunya kami semua punya frame pendidikan itu penting," tegas Rano.

Pada tahun 2010, PDI Perjuangan menandatangi Nota Kesepahaman dengan STIP-AN. Kerjasama tersebut berbentuk menyekolahkan kader-kader PDI Perjuangan ke STIP-AN dalam program sarjana bidang ilmu pemerintahan.

Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan dalam kerjasama ini diharapkan nantinya akan lahir kader-kader partai yang memiliki ideologi dalam tatanan operasional. Megawati sendiri merupakan founder/pemrakarsa dari STIP-AN yang didirikan pada tahun 2003.

"Untuk itu sebagai bagian dari sistem kaderisasi partai dimana dibutuhkan media pendidik yang secara khusus bisa menciptakan kader-kader yang siap mengabdi kepada bangsa. Maka PDI Perjuangan melakukan kerjasama dengan STIP-AN," ujar Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU dengan STIP-AN di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (20/8/2010).

"Sebagai partai ideologi, maka partai dituntut untuk bisa melahirkan kader-kader ideologis yang bukan hanya sekedar memahami, tetapi sekaligus juga bisa mengimplementasikan ideologi tersebut dalam tataran operasional ketika berhadapan dengan problem-problem masyarakat,” jelas penerima  Doktor Honoris Causa bidang Hukum dari Universitas Waseda, Tokyo.

Pengayom Warga
Saat memberikan kuliah umum di STIP-AN, Kamis 20 Januari 2011, Megawati Soekarnoputri menegaskan kepada para mahasiswa pentingnya penanaman jiwa pancasila terhadap para pemimpin bangsa.

Mental seorang pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini tidak hanya mental mencari duit semata, melainkan mental baja menjadi pengayom warganya.

"Saya yakin, nanti kalian yang akan duduk menjadi pemimpin, menjadi eksekutif, jangan hanya mikir duit, Dek. Nanti penjara bakal penuh. Karenanya mulai sekarang ditanamkan jika menjadi eksekutif nanti tujuannya bukan untuk mencari uang. Pikirkan rakyatmu," ujar Mega seperti yang kutip tribunnews.com

Memberikan Manfaat Bagi Orang lain
Ketua Umum PDI Perjuangan hadir dalam acara wisuda STIP-AN di Ballroom Menara 165, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati sempat memberikan sambutan di hadapan puluhan wisudawan, termasuk Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang hari itu ikut diwisuda.

Dihadapan civitas academica STIP-AN, presiden RI ke-5 itu mengingatkan para wisudawan agar menggunakan ilmu yang mereka dapat untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang lain.

"Ilmu itu bisa dibuktikan jika kita terapkan dengan kejujuran dan hati nurani, ilmu apapun kalau diterapkan dengan penuh kebohongan itu bukan ilmu namanya," ujar Mega seperti yang diberitakan tribunnews.com

Menurut beliau penerapan ilmu tanpa didasari kejujuran dan hati nurani menyebabkan banyak terjadi penyimpangan termasuk perilaku korup yang ditunjukan orang-orang yang mengaku berilmu. Untuk itu, Megawati berharap lulusan STIP-AN memiliki integritas dan dedikasi tinggi.


Kamis, 16 Januari 2014

Megawati: Beri Ruang Pemimpin Muda

Banyak orang menyebut tahun 2014 sebagai tahun politik. Namun, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memandang lebih dari itu. Baginya, tahun ini merupakan tahun penentuan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang kembali pada akar sejarahnya. Bangsa yang mandiri, beradab, dan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (6/1/2013), Megawati menyatakan, persoalan fundamental bangsa Indonesia saat ini adalah kehilangan jejak sejarah. Banyak generasi muda yang tidak memahami sejarah bangsanya dan hal ini sangat mengkhawatirkan.

”Bagaimanapun suatu bangsa akan mengetahui jati dirinya jika mengetahui akar sejarahnya. Tanpa mengenal jejak sejarah bangsa sendiri, kita akan kehilangan arah,” katanya.

Megawati menyoroti bagaimana bangsa Indonesia mengalami sebuah euforia reformasi setelah selama 33 tahun Orde Baru mengalami pemerintahan yang represif. Namun, sayangnya, tidak ada arah yang jelas untuk menata perubahan yang menjadi inti reformasi itu.

Arus politik yang saat itu menginginkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seperti tidak terbendung. Bukan hanya sekali amandemen, melainkan hingga empat kali. Megawati justru merasa amandemen sudah kebablasan.

”Saya melihat sekarang justru perjalanan jejak kita menjadi seperti tidak terarah dan terukur,” katanya.

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam amandemen itu, tidak lagi sebagai lembaga tertinggi. Tidak ada lagi lembaga yang menentukan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Dengan amandemen tersebut, arah bangsa menjadi dibatasi periodisasi presiden dengan visi misinya. Batasannya, maksimal 10 tahun, itu pun jika presiden terpilih dalam dua periode.

Ia mengibaratkan pembangunan sebuah jembatan yang membutuhkan kalkulasi panjang. Ketika hadir pemimpin baru dan muncul pemikiran yang berbeda dari pemimpin sebelumnya, yang terjadi adalah dibangun jembatan baru dengan rute lain sehingga tidak jelas kelanjutan dari jembatan yang direncanakan awal.

Dalam pandangan Megawati, perubahan dalam reformasi semestinya lebih tertata dengan baik. Pada masanya, Bung Karno membuat konsep Pembangunan Semesta Berencana. Pada era Presiden Soeharto, MPR menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga siapa pun pemimpinnya akan tahu perencanaan ke depan secara jelas.

”Apa pun yang dilakukan pemimpin harus ikut yang diputuskan MPR (dalam GBHN). Itu yang kita hilang,” katanya.

Lahirkan pemimpin muda
Megawati memang memiliki keresahan akan jejak sejarah yang mungkin hilang. Dengan kondisi bangsa saat ini, Megawati juga memiliki keresahan akan tantangan yang akan dihadapi pemimpin ke depan.

Namun, Megawati tidak hanya resah dan berdiam diri. Sebagai tokoh politik yang berpengalaman lebih dari 20 tahun memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati membuktikan diri mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda potensial.

Dari tangan dinginnya, lahir pemimpin potensial, seperti Gubernur DKI Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana resepnya dalam menggembleng tokoh-tokoh muda itu?

Megawati mengaku tidak mudah ketika pertama kali memimpin partai ”kampung” yang anggotanya kebanyakan dari kalangan bawah. Dengan kesabarannya, ia berjuang mendidik anggotanya dengan menggunakan roh ideologi Pancasila. Roh ideologi Pancasila tersebut terus dibumikan sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa Pancasila dapat memerdekakan dan menyejahterakan bangsa. Ia juga terus memperhatikan rekam jejak kader-kadernya.

”Seorang pemimpin harus mempunyai kesabaran revolusioner. Kesabaran yang bergerak, tidak hanya menunggu. Kami terus melakukan sesuatu, memperbaiki diri,” katanya.

Jika saat ini banyak pemimpin muda yang muncul dari hasil kaderisasi yang dilakukannya, Megawati mengaku hanya memberikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri.

”Saya hanya mendorong. Mereka sendiri yang harus mengolah dirinya agar berhasil. Melihat Risma, Ganjar, Jokowi, dan banyak lagi di kabupaten, saya selalu merasa senang, bangga,” ujarnya.

”Saya hanya memberi jalan, mengajarkan, memberi ruang, tetapi saya katakan, hasilnya ada pada kalian sendiri. Mau jatuh, mau naik, itu semua ada pada kalian. Itu semua yang harus diberikan anak-anak muda kita,” lanjutnya.

Menghadapi pemilu kali ini, Megawati berhitung betul tentang bagaimana berkompetisi dan mengajukan calon pemimpin yang diusung partainya. Baginya, kalkulasi tidak hanya melulu bagi kepentingan partai, tetapi lebih untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Meski mendapat hak prerogatif dari Kongres III PDI-P untuk menentukan calon presiden yang diusung partainya, Megawati belum bersedia membuka sosok yang dipilihnya. Bahkan, ia sendiri mengaku belum tahu apa akan maju lagi dalam pemilihan umum presiden kali ini.

”Kita mesti lihat, kita mesti ukur. Saya melihat siap-siapa saja (yang potensial). Saya tidak mau memilih kucing dalam karung,” katanya.

Langkah Megawati itu cukup mengejutkan mengingat hasil survei menunjukkan PDI-P dan Jokowi mampu mengungguli kandidat yang lain. Baginya, survei itu tidak bisa dijadikan pegangan untuk mencalonkan seseorang.

”Kalau itu dijadikan pegangan, kita akan lupa diri. Jadikan sebagai gambaran saja dan kita (tetap) kerja keras,” katanya.

Tentukan sewaktu-waktu
Menurut dia, sebagai ketua umum partai yang memiliki hak prerogatif, ia dapat memutuskan calon yang diusung tanpa mekanisme rapat di internal partai. Ia juga berhak memutuskannya kapan pun sesuai dengan kalkulasi politik yang dimilikinya.

”Saya tahu yang dimaksud adalah (apakah) Jokowi? Tunggu dulu. Itu kan kalkulasi saya. Sebagai ketum partai, saya dapat hak prerogatif,” katanya.

”Meskipun Rakernas III menyebutkan penyebutan nama setelah mendapat hasil Pemilu 9 April, saya ketua umum punya hak prerogatif. Artinya, bisa saja sewaktu-waktu. Bisa siapa saja,” lanjutnya.

Demokrasi ornamen
Di luar persoalan pencalonan sosok yang akan diusung, Megawati justru memberikan perhatian mendalam akan perjalanan demokrasi di Indonesia, yang hadir lewat pemilihan umum. Baginya, pemilu hanya akan menjadi ornamen demokrasi jika yang terjadi berulang seperti pada Pemilu 2004 dan 2009.

Menurut Megawati, demokrasi yang hadir dalam instrumen pemilu tidak dapat ditegakkan jika Komisi Pemilihan Umum tidak netral serta teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu tidak netral dan bisa dimanipulasi. Kondisi lain yang dikhawatirkannya, jika intelijen negara bermain serta terjadi politik uang. ”PDI-P harus berkalkulasi untuk memajukan suatu orang,” katanya.

Demi bangsa, Megawati tak ingin terburu dan gegabah.

Sumber: kompas.com

Megawati Memikirkan Kaderisasi

Meski PDIP belum mengeluarkan rekomendasi khusus calon presiden (capres) maupun wakilnya pada Pemilu 2014,  Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo keliling daerah.

Menurut Mega, dia mengajak gubernur yang akrab disapa Jokowi ini untuk kaderisasi. Megawati dalam beberapa kesempatan selalu mengajak Jokowi. Termasuk saat memberikan ceramah tentang kebangsaan pada temu alumni Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Sabtu (28/12), Megawati juga mengajak mantan wali kota Solo ini.

"Saya bukan hanya mengajak Jokowi saja tetapi juga Ganjar Pranowo, cuma kemudian batal. Ini fleksibel, saya mengajak beberapa mereka yang saya pikirkan dalam rangka kaderisasi, mereka-mereka yang menjadi legislatif maupun eksekutif,"ujar Megawati di Yogyakarta, Sabtu (28/12).

Menurutnya, mereka harus mengenal situasi dan kondisi yang ada di republlik ini. "Saat ini pas Jokowi bisa karena pulang ke Solo, Ayo dik mampir ke Yogya," ujar Mega kepada wartawan saat ditanya kenapa sering mengajak Jokowi.

Diakui Mega, sebagai ketua umum partai, dirinya harus memikirkan kaderisasi. Kaderisasi kepemimpinan yang dilakukannya kata dia, bukan hanya untuk posisi jabatan legislatif saja tetapi juga eksekutif.

"Saya ambil cara seperti itu, karena untuk memperluas wacana mereka dalam memimpin. Karena saya pelajari dari seluruh presiden di RI ini hanya saya saja yang berasal dari legislatif," kata Mega.

Sumber: republika.co.id

Rabu, 15 Januari 2014

PDIP Buat Kontrak Pemenangan Pilpres dengan Caleg - INILAH.com

PDIP Buat Kontrak Pemenangan Pilpres dengan Caleg - INILAH.com

Anda Caleg Muda, So What?

Jumat, 25 Oktober 2013 16:00 WIB



Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (tengah) memimpin rapat Pleno untuk mengumumkan dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu(23/10/2013). Rapat pleno terbuka yang di ikuti oleh anggota DPR, Partai Politik perserta Pemilu, Bawaslu, Pemantau Pemilu, KPU daerah dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Pemilu 2014 ini mengesahkan DPT walau banyak kritikan dengan data yang dimilikinya. (Warta Kota/henry lopulalan) 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berstatus Calon anggota legislatif ( Caleg) muda atau baru bukanlah jaminan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Seorang caleg baru harus lah memiliki nilai pembeda dengan caleg lainnya apalagi dibandingkan dengan caleg petahana.
"Anda caleg muda, so what?" ujar Said Salahuddin, direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), saat diskusi di KPU, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Menurut Said, Caleg muda atau baru yang kini ikut bertarung dalam Pemilu 2014 sangat kurang kontribusinya. Said pun mencontohkan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dua kali mengalami penundaan.
"Soal DPT dia harusnya yang ngomong menunjukkan dia yang bekerja sejak awal. Dia menghimpun data mana yang belum terdafar. Dia berkontribusi dulu. Mereka publikasikan itu. Saya belum pernah dengar," ujar Said.
Seharusnya, menurut Said, caleg-caleg muda tersebut bisa melakukan berbagai avdokasi untuk mengenalkan diri mereka ke masyarakat. Ini sekaligus merupakan langkah kontra terhadap caleg yang memiliki modal banyak.
"Ada metode lain. Diantaranya fungsi advokasi, apa yang jadi masalah di dapil? Itu cara menarik perhatian pemilih. Kalau dapil di Jakarta Utara ada penggusuran, penggusuruan itu diperjuangkan. Atau lahan sawit di ambil alih pengusaha, lawan. Jadi masyarakat bisa merasakan kontribusinya. Fungsi advokasi ini belum maksimal," pesan Said.

Caleg muda berpotensi bawa perubahan

Jum'at,  25 Oktober 2013  −  17:33 WIB

Sindonews.com
 - Tak mudah untuk membendung kekuatan incumbent yang akan kembali menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg). Namun, dengan adanya caleg muda, masih memiliki potensi kuat untuk mengambil hati suara pemilih.

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, seorang caleg baru harus memiliki nilai dan strategi berbeda dengan caleg lainnya, apalagi dibandingkan dengan caleg incumbent.

"Anda caleg muda, so what gitu loh? " ujar Said Salahuddin saat diskusi di media center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2013).

Dikatakan Said, caleg baru atau caleg muda memiliki kontribusi nyata untuk merubah tradisi politik yang sudah terlanjur tak dipercaya masyarakat. "Dari itu, pembeda yang harus ditempuh para caleg muda ini adalah, dengan menawarkan komitmen yang kuat tanpa mengandalkan kekuatan uang," pungkasnya.

Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan, rencana para caleg muda untuk benahi bangsa, akan menemui jalan terjal dan tantangan berat. Termasuk saat proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

"Mengutip dari kata Bung Wanto Klutuk, kita melawan demokrasi wani piro. Tantangannya luar biasa. Kami ini yang baru, sulit bicara kekuatan uang dibanding mereka yang punya uang," kata Didi Suprianto di media center KPU
.

Saatnya yang muda berbicara........!!!

Muda dan berwibawa......itu Gustan Ganda
Berani,tegas dan lugas.....itu Gustan Ganda
Bekerja dengan loyalitas....itu Gustan Ganda
Peduli tanpa banyak janji...itu Gustan Ganda


Untuk apa kita bingung lagi
tentukan pilihan anda hari ini
Bukan janji tapi bukti
Pada sosok kita ini
Gustan Ganda atau tidak sama sekali !!

Semoga Tuhan meridhoi.........